Warta
-
Direvitalisasi, SMK Punya Dampak Ekonomi dan Sosial
KATA Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim), Surasa, sejak beberapa tahun terakhir metode pembelajaran dikenal dengan nama Project Based Learning (PjBL) dan Problem Based Learning (PBL). PjBL merupakan metode pembelajaran yang mendorong para peserta didik untuk menerapkan cara berpikir kritis, keterampilan menyelesaikan masalah, dan memperoleh pengetahuan mengenai problem dan isu‐isu riil…
Read More » -
Kaltim Punya Potensi Produk Turunan Sawit
“INI 89 persen wilayah perkebunan di Kaltim didominasi sawit,” kata Prof. Dr. Lambang Subagio, Wakil Rektor I Unmul, saat memberikan sambutan di Workshop Hilirisasi Minyak Sawit di Ball Room Swiss-Belhotel Borneo, Kota Samarinda, belum lama ini. Bagi Prof. Dr. Lambang Subagio, besarnya wilayah perkebunan itu tentu menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kaltim. Seperti meningkatkan potensi tenaga kerja serta…
Read More » -
Ajak Tokoh Masyarakat dan Agama, Kesbangpol Samarinda Petakan Daerah Rawan Pilkada
KENDATI begitu, sejumlah daerah di Samarinda diakui masuk kategori rawan tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kesbangpol Samarinda, Sucipto Wasis, usai Sosialisasi Pendidikan Politik di Apokayan Ball Room, Lantai 3, Hotel Horizon –Jalan Imam Bonjol, Samarinda– Rabu 12 Juni 2024. Kesbangpol Samarinda, ujarnya, sudah melakukan pemetaan khusus daerah mana saja yang masuk dalam kategori rawan. Makanya, sebagai Langkah antisipasi dan…
Read More » -
Pilkada Samarinda, TPS Maksimal Diisi 600 Pemilih
SALAH satunya adalah jumlah pemilih di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jika sebelumnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) ditetapkan 300 orang per TPS, maka saat Pilkada nanti jumlahnya 600 orang per TPS. “Aturan ini bukan kami menetapkan, tapi langsung dari KPU pusat,” kata Akbar Ciptanto, Komisioner KPU Kota Samarinda, saat menjadi narasumber di Sosialisasi Pendidikan Politik di…
Read More » -
Kerja 1 Bulan Digaji Rp 1 Juta, KPU Samarinda Ajak Masyarakat Jadi Pantarlih
HAL itu tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. “Pantarlih akan bekerja selama satu bulan, gajinya Rp 1 juta,” kata Komisioner KPU…
Read More » -
PPDB Tahap 1 Berakhir, Ini Kata Disdik Kaltim
PROSESNYA sendiri dilakukan melalui empat jalur. Diantaranya afirmasi, prestasi, bina lingkungan, dan anak kandung guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kependidikan. “Di SMK tidak ada prioritas (dari empat jalur PPDB, Red.). Namun di SMA (Sekolah Menengah Atas, Red.). Tapi kami punya istilah bina lingkungan,” kata Sri Hartono, Kepala Harian Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidiikan (Disdik) Kalimantan Timur…
Read More » -
Ridwan Tassa Sampaikan Tiga Hal Penting di Sosialisasi Pendidikan Politik
“SECARA manusiawi, sebagian dari kita mungkin ada yang lahir di luar Samarinda dan Kaltim (Kalimantan Timur, Red.). Lahir di luar daerah. Tapi akhirnya berkumpul di sini. Menjadi penduduk di sini. Di titik itulah kewajiban kita sebagai warga wajib membantu daerah tempat di mana kita berpijak,” ujarnya, saat memberikan sambutan di Sosialisasi Pendidikan Politik di Apokayan Ball Room, Lantai 3, Hotel…
Read More » -
Program Makan Siang Gratis Bebani APBN, dr Uji Hardana: Itu Sudah Kewajiban Negara
KATANYA, pendapat yang menyebut program ini akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tidak salah. “Tapi, ini sudah kewajiban negara,” ujarnya, saat ditemui belum lama ini. Dia menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebut, bahwa negara harus menanggung hak hidup dasar warga negara. “Hak dasar itu macam-macam. Selain sandang, pangan, dan papan, sekarang…
Read More » -
KPU dan Bawaslu Dapat Hibah Milyaran untuk Pilkada, Ini Rinciannya
DENGAN total sekira Rp 87 miliar, dana tersebut diserahkan untuk empat lembaga. Rinciannya Rp 54 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda, Rp 17 miliar untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda, Polri sebesar Rp 12 miliar, dan Rp 4 miliar untuk TNI. “Anggaran sudah jelas tercatat di PHD (Perjanjian Hibah Daerah, Red.). Kurang lebih nilainya begitu (Rp 87…
Read More » -
Hilirisasi Minyak Sawit Jadi Upaya Strategis
MENGANGKAT isu produk oleopangan, oleokimia dan biofuel, workshop ini digagas Surfactant and Bioenergy Research Center Institut Pertanian Bogor (SBRC IPB) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Prof. Dr. Erliza Hambali, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Workshop sekaligus Guru Besar IPB, mengatakan kelapa sawit termasuk dalam 10 kelompok komoditas unggulan Indonesia. Makanya, pemerintah pusat mendorong proses hilirisasi dan peningkatan daya…
Read More »
