DEKADE – Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sutomo Jabir mengatakan, infrastruktur pendidikan di Kaltim masih belum layak. Bahkan belum dibangun untuk memenuhi kebutuhan rombongan belajar. Dia menyebut, di sejumlah kabupaten dan kota masih banyak siswa yang tidak bisa belajar dengan baik dikarenakan terbatasnya ruang kelas.
Bahkan ironisnya ada sekolah yang harus melakukan proses belajar mengajar di balai desa. “Program prioritas wajib belajar 12 tahun. Namun di salah satu Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, tak ada satupun SMA,” katanya, kemarin.
Makanya, Sutomo Jabir mendorong Pemprov Kaltim melalui Disdikbud Kaltim untuk melakukan pemerataan. Yakni dengan menjamah sekolah di daerah pelosok dan pedalaman agar serapan anggaran pendidikan tak hanya fokus di daerah perkotaan saja. “Anggaran pendidikan sekitar Rp 4 triliun. Jangan hanya diprioritaskan pada modernisasi pembelajaran di perkotaan. Ibaratnya api yang jauh dari panggangan,” sebutnya.
Seperti diketahui, APBD Kaltim mengalami kenaikan signifikan. Jika tahun ini mencapai Rp 17,1 triliun, maka pada 2024 menjadi Rp 20,67 triliun. Kendati begitu, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD dianggap belum tetap sasaran.
Bagi politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, besarnya anggaran tersebut dirasa belumm tepat sasaran. “Anggaran pendidikan yang besar harus terencana dengan baik, sehingga belanja pendidikan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat dan bukan kepada kebutuhan SKPD,” tutupnya. (adv)
