DEKADE – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klaimantan Timur (Kaltim) Seno AJi mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) diminta untuk mengevaluasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). “Kami harapkan ada evaluasi secara rutin terhadap daya serap anggaran di semua instansi,” ujarnya.
Kata Seno Aji, jumlah Silpa di tahun-tahun sebelumnya memang cukup besar. Itu sebabnya, di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, kesalahan itu diharapkan bisa diminimalisir.
Bagi Aji, serapan APBD Perubahan 2023 diprediksi bakal berpotensi besar ditemukannya Silpa yang lumayan tinggi. Apalagi terdapat beberapa OPD yang capaian daya serapnya masih terbilang rendah. Karena itu, dia meminta kedepannya supaya langkah pengadaan yang lebih awal perlu dievaluasi, terutama pada awal tahun pelaksanaan APBD 2024. “Setidaknya perencanaan dapat lebih terstruktur, sebagai upaya konkret dalam mencegah Silpa,” ucapnya.
Selain itu, Seno Aji mengusulkan agar rencana proyek untuk di 2024 harus dirancang sebelum dimulai, sehingga serapan anggaran bisa lebih optimal di semua OPD. “Kami meyakini bahwa langkah ini akan memberikan hasil positif pada 2024. Kami juga telah mengalokasikan sekitar Rp 675 miliar untuk mengatasi Silpa dan yakin situasinya akan lebih optimal tahun depan,” tuturnya.
Menurut politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, sektor pengadaan barang dan jasa memiliki potensi besar dalam mengurangi risiko terjadinya Silpa. Karena itu, dia meminta Biro Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Kaltim yang memiliki kewenangan harus rutin melakukan evaluasi hal itu. “Kami mendorong perbaikan. Dalam hal ini, proses lelang harus dijalankan dengan lebih efisien, terutama pada proyek-proyek berskala besar,” tukasnya. (adv)
