DEKADE – Kemajuan daerah tak lepas dari akhlak masyarakat di dalamnya. Sehingga peran pendidikan agama dalam hal ini tak dapat dianggap remeh. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Abdul Kadir pun mendorong perhatian pemerintah terhadap guru-guru agama di provinsi ini.
“Banyak praktisi dan pelaku pendidikan agama memohon porsi yang cukup. Artinya, pemerintah bisa membagi rata antara pendidikan agama dan pendidikan umum,” sebut Abdul Kadir di Kantor DPRD Kaltim belum lama ini.
Menurut politikus Partai Golongan Karya tersebut, perhatian kepada tenaga pendidik agama tak bisa dipandang sebelah mata. Mengingat tanpa ilmu agama, apa yang ditargetkan pemerintah, dalam hal ini Pemprov Kaltim, dalam kemajuan daerah tak akan mudah terlaksana. “Sehingga harus diberikan porsi yang sama dengan yang lain agar misi ini cepat terwujud,” terang wakil rakyat daerah daerah pemilihan Bontang-Kutim-Berau tersebut.
Sebaliknya, lanjut Abdul Kadir, cita-cita dari pendidikan agama pun, bakal sulit terwujud jika berjalan tanpa bantuan dari pemerintah. Di Kaltim, situasinya makin krusial karena sebagian daerahnya, yakni di Penajam Paser Utara atau PPU dan Kutai Kartanegara alias Kukar, telah ditetapkan jadi lokasi baru ibu kota negara, disingkat IKN.
“Rencana ini bakal tak sesuai harapan jika SDM (sumber daya manusia) yang berakhlak tak terwujud. Sehingga ini harus jadi perhatian utama untuk bisa diwujudkan,” tegas Abdul Kadir. (adv)
