DEKADE, SAMARINDA – Kasus tunggakan gaji karyawan dan eks karyawan di Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD), bukan mencuat secara tiba-tiba. Masalah ini disebut sudah terjadi sejak lama. Hal ini diugkapkan Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), M. Darlis Pattalongi, Selasa (10/6/2025) di Gedung E, Komplek DPRD Kaltim.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan, kasus tunggakan gaji ini pernah mencuat 2023 lalu. Bahkan, sempat pula terungkap di publik tunggakan gaji para dokter spesialis. “Berarti ada persoalan manajemen disitu. Kami ingin persoalan sekecil apapun terhadap manajemen diselesaikan. Jangan sampai berimplikasi kepada hal-hal lain yang membuat pemerintah mau tidak mau mencabut izin Rumah Sakit Darjad,” tegasnya.
Bagi M. Darlis Pattalongi, Komisi IV DPRD Kaltim memandang RSHD pernah menjadi kebanggan warga Kota Samarinda. Terlebih, RSHD membawa nama salah satu tokoh besar Kaltim, H. Dardjad. “Jadi jangan sampai bermasalah,” katanya. “Tapi apa boleh buat, kan. Rupanya persoalan-persoalan yang tadinya serasa kecil, kemudian dibiarkan berlarut-larut, akhirnya seperti sekarang. Mau tidak mau RSHD pasti akan ditindak oleh pemerintah,” sebutnya.
Disamping itu, dia menegaskan, Komisi IV DPRD Kaltim juga berencana melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua terkait kasus ini. Nantinya, pihak terkait yang dipanggil adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Termasuk manajemen RSHD. “Pasti kami panggil. Tapi Komisi IV akan meminta laporan dulu dari Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Red.) Kaltim,” akunya.
Menurut M. Darlis Pattalongi, laporan ini harus segera dilakukan mengingat manajemen RSHD berencana melaksanakan kewajibannya secara penuh pada Jumat (29/8/2025) mendatang. Hal ini bahkan disampaikan saat mereka memenuhi panggilan dari Disnakertrans Kaltim. “Jadi kami akan berkomunikasi dulu dengan pihak Disnakertrans Kaltim, apakah benar komitmen itu berjalan atau tidak,” bebernya. “Jangan sampai komitmen di Agustus itu hanya trik untuk mengulur waktu,” tambah M. Darlis Pattalongi. (de)
