DEKADE, SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, mengatakan jumlah perguruan tinggi negeri di Kaltim masih minim. Kurangnya jumlah perguruan tinggi ini menjadi sorotan. Terutama masyarakat Kota Balikpapan yang membutuhkan akses lebih luas ke pendidikan tinggi berkualitas.
Saat ini, hanya ada Universitas Mulawarman (Unmul) dan Politeknik Negeri Samarinda (Polnes). Selain itu, ada pula sejumlah Politeknik yang tersebar di beberapa wilayah yang menjadi kampus negeri di Kaltim.
Baginya, keterbatasan ini menciptakan kesenjangan bagi masyarakat di kota-kota lain, seperti Kota Balikpapan, yang membutuhkan fasilitas pendidikan tinggi negeri lebih dekat dan mudah diakses.
“Jumlah perguruan tinggi negeri di Kaltim memang masih sangat terbatas, dan hal ini menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan daerah,” ujar Damayanti, saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Kamis 14 November 2024 kemarin.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, pemerataan fasilitas pendidikan tinggi negeri sangat diperlukan. Tujuannya, menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal untuk memperoleh pendidikan tinggi berkualitas.
Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Kaltim termasuk provinsi dengan angka partisipasi pendidikan tinggi yang relatif rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya pilihan kampus negeri, yang membuat banyak siswa terpaksa kuliah di luar Kaltim.
Kondisi ini menambah beban biaya, karena orang tua harus menyediakan biaya tambahan untuk kebutuhan hidup anak yang berkuliah di luar daerah. Damayanti berharap adanya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Pemerintah Pusat untuk menambah kampus negeri baru.
“Dalam jangka panjang, kita perlu mempertimbangkan penambahan kampus negeri di Kota Balikpapan atau kota lainnya di Kaltim. Ini akan membantu membuka akses pendidikan yang lebih luas sekaligus mendukung pengembangan sumber daya manusia di daerah,” tutupnya. (nur/adv)
