Cerita Isran Noor Memperbesar Pendapatan Daerah Lewat Produk Hukum (1)
Pernyataan Yustinus Sapto Hardjanto barangkali ada benarnya; Isran Noor selalu menjawab dengan tidak bagus. Tapi mungkin itu disebabkan karena pertanyaannya juga yang tidak bagus.
PENGGIAT Non Goverment Organization (NGO) ini merupakan pemateri terakhir di Bimbingan Teknis (Bimtek) pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur (Kaltim), Minggu 30 Juni 2024 lalu, di Rumah Ulin Arya –Kota Samarinda. Sebelum dia, pemateri pertama di bimtek ini adalah Isran Noor, dan dilanjutkan Hadi Mulyadi sebagai pemateri kedua. Ketiganya menjadi pemateri mengenai leadership.
Isran Noor dan Hadi Mulyadi diketahui merupakan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang kembali maju untuk periode kedua.
Bukan tanpa musabab Yustinus Sapto Hardjanto berkata demikian. Isran Noor memang dikenal gemar berkelakar. Tak peduli dalam kondisi formal maupun non formal, joke-joke yang membuat tawa selalu hadir manakala dia berbicara. Terlebih saat menjawab pertanyaan.
Tapi kali ini Isran Noor cukup serius. Nyaris dua jam, mantan bupati Kutai Timur (Kutim) itu bercerita tentang capaian dan kinerjanya selama memimpin Benua Etam dari 2018 hingga 2023. Salah satu hal yang cukup serius dibahas adalah cerita mendorong terbitnya dua Peraturan Pemerintah (PP).
Pertama, PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara. Lalu kedua, terbitnya PP 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit. Berkat dua PP ini, tak hanya Kaltim yang ketiban rezeki. Provinsi lain penghasil batu bara dan sawit di seluruh Indonesia, juga ikut merasakannya.
Soal profit sharing batu bara, khusus Kaltim saja menerima Rp 1,2 triliun lewat PP ini saat itu. “Khusus provinsi menerima lebih Rp 300 miliar dan penghasil terbanyak penerima tahap pertama adalah Kutim sekitar Rp 500 miliar, setengah triliun lebih,” ungkapnya.
Dari sisi keuangan daerah, kepiawaian Isran Noor dalam mengelola anggaran ternyata erdampak kepada peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota di Kaltim. Di 2021 misalnya, total APBD seluruh pemerintahan di Kaltim mencapai Rp 40,40 triliun. Tahun berikutnya, 2022, naik menjadi Rp 46,89 triliun.
Selama memimpin, APBD Kaltim memang meningkat tajam. Dalam dua tahun saja, angkanya cukup signifiikan. Di 2021, APBD Kaltim tercatat 12,26 triliun. Kemudian naik jadi Rp 14,91 triliun di 2022. Hal menarik tentu saja terjadi di 2023. Akumulasi APBD Kaltim dan kabupaten/kota bahkan menyentuh angka sekira Rp 76,65 triliun. “Tidak pernah terjadi record APBD Kaltim di atas Rp 20 triliun. Itu untuk provinsi saja. Kalau semua kabupaten/kota itu di atas Rp 70 triliun,” sebutnya.
Dibalik terbitnya dua PP itu, Isran Noor menekankan pentingnya kepemimpinan yang mampu memberi solusi. Sebab sebelum dua regulasi itu ditetapkan, dia melihat, Kaltim dan provinsi lain penghasil batu bara dan sawit, tidak memiliki keuntungan yang maksimal dari pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). “Begitu juga dengan PWI, harus bisa menjadi solusi jika ada masalah,” ucapnya.
Di bimtek pengurus PWI Kaltim, Isran Noor menjelaskan materi mengenai kepemimpinan. Dia menegaskan, profesi apapun –termasuk wartawan– harus dilaksanakan dengan kejujuran dan keikhlasan. Sebab, profesionalisme sebuah profesi akan hilang jika ditumpangi kepentingan pribadi. “Misalnya, ada anggota PWI mendukung saya. Itu tidak objektif, tidak bagus,” katanya. “Secara pribadi boleh saja, karena setiap orang dijamin haknya dapat memberikan dukungan politik. Tapi jangan bawa organisasi,” sambung Isran Noor.
Bagi Isran Noor, wartawan cukup berperan saat tahun politik. Ini terbukti saat penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), 14 Februari 2024 lalu. Makanya dia mengatakan, di tengah arus informasi yang begitu masif, wartawan harus pandai beradaptasi.
Disamping itu, mengenai leadership, wartawan juga memiliki peluang untuk menjadi pejabat publik. Tengok saja seperti Rizal Effendi, walikota Balikpapan yang awalnya berprofesi sebagai wartawan. Lalu ada Dahlan Iskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Di Inggris juga ada, Perdana Menteri Britania Raya, Boris Johnson, itu dulunya juga wartawan,” ucapnya. (fai)
