Viktor Yuan Tegaskan Azas Praduga Tak Bersalah, Kasus Direktur Perumda Varia Niaga Jadi Momentum Evaluasi
DEKADE.id – Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menyampaikan keprihatinan atas penetapan Direktur Perumda Varia Niaga berinisial SH sebagai tersangka oleh Polda Kaltim. Ia meminta semua pihak menghormati proses hukum sekaligus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola BUMD.
“Kita harus menghormati proses hukum yang sudah dilakukan oleh Polda Kaltim. Kita mendukung pengusutan perkara secara transparan dan profesional,” katanya saat dijumpai, Rabu (4/11/2026).
Victor menegaskan, proses penegakan hukum perlu berjalan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Menurutnya, pengusutan perkara harus dilakukan secara menyeluruh apabila terdapat dugaan penyimpangan.
Viktor menyebut kasus tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi pengelolaan seluruh BUMD di Samarinda. Termasuk Perumda Varia Niaga yang menjadi mitra Komisi II DPRD Samarinda.
“Selain mendapatkan potensi PAD dan keuntungan, Perumda juga harus memperhatikan koridor-koridor hukum, terutama hukum bisnis,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Samarinda ini.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi II DPRD Samarinda, lanjut Viktor, perlu mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Varia Niaga. Ia menekankan komunikasi dengan Perumda selama ini terus dilakukan. Termasuk terkait kerja sama dengan pihak ketiga.
Baginya, Komisi II DPRD Samarinda dapat memberikan saran dan pendapat agar kegiatan bisnis Perumda Varia Niaga berjalan dengan baik. Sementara itu, Pemkot Samarinda sebagai pemilik modal perlu mengambil langkah kelembagaan yang tepat.
Viktor juga menilai fungsi Dewas Perumda Varia Niaga perlu berjalan optimal. Khususnya dalam memberikan pertimbangan terhadap keputusan bisnis besar. Ia menggaris bawahi, tidak semua keputusan yang diambil selama ini dikomunikasikan kepada DPRD Samarinda, khususnya Komisi II.
“Kita menghargai proses hukum sampai ada keputusan yang inkrah dari pengadilan. Setelah itu, pemkot atau DPRD bisa mengambil keputusan kelembagaan yang tepat,” ujar legislator asal dapil Samarinda 5.
Ia berharap BUMD dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan PAD. Bukan justru menimbulkan persoalan yang merugikan keuangan daerah.
“BUMD harus menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dan PAD, bukan menjadi sumber masalah yang merugikan keuangan daerah. Itu harapan kami ke depan,” tandas Viktor. (*)
