DEKADE, SAMARINDA – Wacana sekolah gratis hingga Strata 3 (S3) tidak mungkin terwujud. Hal ini dikatakan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) nomor urut 1, Hadi Mulyadi, Rabu 25 September 2024 siang tadi di Hotel Mesra –Kota Samarinda– usai menghadiri Bincang Milenial dan Gen Z dengan tema “Kaltim Berdaulat: Capaian dan Lanjutan”.
Katanya, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada –Rp 22,19 triliun di Perubahan– hal tersebut sangat tidak mungkin terealisasi. Alasannya, ada pos-pos lain yang juga membutuhkan anggaran. Diantaranya seperti infrastruktur dan kesehatan. Jika ini dipaksakan, maka salah satu pos anggaran untuk bidang tertentu dipastikan akan dipangkas.
“Tanya saja seluruh gubernur di Indonesia. Dengan APBD yang ada tidak mungkin, karena Kaltim harus membangun yang lain. Seperti infrastruktur,” katanya. “Bisa itu semua, tapi jalan tidak bisa diperbaiki, kesehatan juga tidak ada dananya. Jadi harus ada yang diprioritaskan,” timpal Hadi Mulyadi.
Dia menyatakan, dalam mandatori spending tata kelola keuangan pemerintah daerah, salah satunya menyatakan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
“Kami tidak pernah kurangi itu. Pendidikan 20 persen sudah kami berikan. Sementara yang Rp 1,3 triliun (Beasiswa Kaltim Tuntas, Red.) itu diluar 20 persen. Artinya kami sudah memaksimalkan itu,” ucapnya. “Coba tanya, yang punya rencana itu (sekolah gratis hingga S3, Red.) hitungannya berapa sih?,” sambung Hadi Mulyadi
Selain itu, rencana untuk memberikan kesehatan gratis juga dianggap tidak mungkin terjadi. Hadi Mulyadi menjelaskan, sesuai mandatori spending tata kelola keuangan pemerintah daerah, besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji –UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
“Kami akan memastikan seluruh masyarakat mendapat bantuan dana BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Red.). Ada beberapa provinsi yang menerapkan kebijakan BPJS digratiskan untuk masyarakat miskin. Itu akan kami lakukan, seperti Kota Samarinda. Itu ada subsidi silang, masa orang kaya mau digratiskan? Yang miskin kami usahakan gratis,” urainya.
Lebih lanjut Hadi Mulyadi menjelaskan, fasilitas kesehatan (faskes) di kabupaten/kota ditarget untuk dibenahi dan merata. Hal ini dilakukan agar biaya berobat dari kabupaten/kota satu ke kabupaten/kota lain tidak mahal. “Jadi kalau sakit tertentu, cukup berobat di rumah sakit di sana saja,” bebernya.
Sebagai informasi, dalam Bincang Milenial dan Gen Z ini, Hadi Mulyadi sempat mengungkap sumbangsih Isran Noor untuk dunia pendidikan Benua Etam. Salah satunya adalah pemberian mobil operasional kepada ratusan kepala sekolah di seluruh Kaltim. “Di seluruh Indonesia tidak ada yang pernah melakukan itu,” sebutnya.
Selain itu adalah pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah di seluruh provinsi. Hal ini lantaran total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 1,3 triliun. “APBD Jakarta lebih 80 triliun, kita 25 triliun tapi mampu memberikan beasiswa 1,3 (triliun, Red.) dalam 5 tahun,” paparnya. (fai/adv)
