DEKADE – Komisi IV DPRD Kaltim menggelar RDP finalisasi pembahasan draft perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah digelar Kamis 2 November 2023, hari ini.
Puji Setyowati, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim mengatakan, PUG menjadi strategi mengatasi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan. “Untuk itu, perlu komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan agar pelaksanaan PUG ini lebih aktif dan efesien,” ujarnya. “Namanya finalisasi, jadi kita membuka kembali konsederan hingga subtansi pasal demi pasal,” sambung politisi Partai Demokrat ini.
Dari hasil RDP ini, ada beberapa masukan yang perlu diakomodir. Seperti penyusunan perda yang harus mengacu pada peraturan yang lebih tinggi, dan diurutkan berdasarkan aturan terlama. “Sehingga memudahkan dalam penyusunan ketika ada perubahan,” ujarnya.
Puji Setyowati menerangkan, finalisasi ini dimaksudkan untuk mengoreksi kembali subtansi, batang tubuh, hingga pasal demi pasal. Baik dari subtansi yang pokok, maupun dalam penulisannya. “Karena memang ada beberapa perbedaan sudut pandang, baik dari konteks hukumnya, maupun dari sudut pandang masing-masing instansi,” akunya.
Kendati demikian, ia meyakini, kebutuhan dan responsif gender telah diakomodir dalam draft perda. “Jadi rapat finalisasi ini hanya penyempuranaan dan penempatan pada pasal per pasal. Selain itu, perundang-undangan maupun kalimat-kalimat yang sudah pernah diuraikan secara pokok, harus diuraikan secara detailnya lagi,” tuturnya.
Pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah begitu dinamis dan menuntut adanya kemampuan dan keterampilan SDM serta didukung komitmen tinggi dari para pengambil keputusan. Untuk itu pengarusutamaan gender diharapkan dapat lebih konkret dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, melalui penerapan PPRG.
“Maka dari itu, PUG diperlukan sebagai alat yang menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel. Pengarusutamaan gender juga ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses terhadap program pembangunan,” sebutnya. (adv)
