Pilkada Kaltim Berpotensi Hadirkan Kotak Kosong, Tokoh Masyarakat Sebut Jadi Catatan Terburuk Demokrasi

KENDATI demikian, kondisi itu justru menimbulkan keprihatinan dari sejumlah pihak. Erly, Ketua Umum Perkumpulan Aspirasi Masyarakat Kalimantan Timur (PAM-KT) mengatakan, perkembangan Pilkada Kaltim saat ini bukan merupakan tontonan politik yang baik bagi masyarakat. Sebab, sebagian besar masyarakat justru ingin melihat adanya demokrasi yang positif.

“Kalau kita lihat saat ini, ada perpolitikan tidak sehat yang dikotori elit politik dengan cara mengambil semua partai. Walaupun itu sah saja, tapi berikanlah kesempatan kepada calon maupun pasangan calon lain sehingga masyarakat bisa diberikan pilihan,” ujarnya, saat ditemui Sabtu 27 Juli 2024.

Erly menyatakan, dugaan kejanggalan dan penjegalan di proses Pilkada Kaltim saat ini sangat terlihat. Dimana, hanya ada satu pasangan calon yang disokong oleh mayoritas partai. Makanya, Erly berharap, para ketua partai di Jakarta bisa melihat kondisi ini secara riil. Dimana, hal penting di pilkada tak hanya soal finansial semata. Tetapi juga kecerdasan, kepemimpinan dan pengalaman yang menghasilkan pelbagai prestasi bagi daerah.

“Apalagi Kaltim menjadi IKN (Ibu Kota Negara, Red.) yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Otomatis siapapun yang jadi gubernur dan wakil gubernur harus membawa efek kebaikan bagi masyarakat,” ucapnya.

Bagi Erly, kondusifitas Kaltim harus dijaga bersama. Jangan sampai karena ada peta politik yang tidak sesuai harapan masyarakat Kaltim, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Erly mengingatkan, jika hal ini dibiarkan, maka Pilkada Kaltim tahun ini akan menjadi catatan buruk bagi demokrasi. “Jika hal itu terjadi, maka hal Kaltim mencetak sejarah paling buruk pertama kalinya Pilgub Kaltim,” jelasnya.

Sementara itu, di tempat terpisah, Mahfud Ghozali, salah satu tokoh masyarakat Kaltim meminta, para ketua partai untuk bisa lebih jeli melihat kondisi politik saat ini. Dia mengakui, keberadaan kotak kosong maupun pasangan calon tunggal memang diperbolehkan secara aturan. Hal ini tertuang di Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Namun di satu sisi, hal tersebut dianggap tidak laik dalam negara demokrasi. “Setiap pasangan calon pasti mempunyai visi-misi. Hal itulah yang ditampilkan agar dipilih oleh masyarakat,” tegasnya. “Kalau cuma satu pasangan calon melawan kotak kosong, kotak kosong tidak mempunyai visi-misi. Masyarakat seperti tidak diberikan pilihan untuk memilih pemimpinnya,” timpal Mahfud Ghozali.

Mahfud Ghozali menekankan, dalam hal kontestasi pilkada bahkan Pemilihan Presiden (Pilpres), masing-masing kandidat diharapkan dapat menjual, mempertontonkan dan mencari perhatian publik terhadap visi-misi mereka. “Dan siapa diantara visi-misi masing-masing kandidat mendapatkan tempat dihati publik dan menjadi pilihan masyarakat di bilik suara, dan bukan keterpaksaan untuk memilih satau kandidat saja. Kami harap KPU RI dan KPU provinsi dan kabupaten/kota kendengar ini dan menjadi perhatiannya,” sebutnya.

Disamping itu, dia menerangkan, kotak kosong menjadi problematika sendiri di Indonesia. Dia berharap, aturan mengenai kotak kosong ditiadakan dalam pilkada agar masyarakat punya kesempatan memilih calon kepala daerahnya. “Kotak kosong seharusnya tidak ada. Minimal harus ada kandidat yang dipilih,” bebernya.

Mahfud Ghozali bahkan menegaskan penolakannya terhadap kotak kosong di Pilkada Kaltim. Selain dianggap tidak fair, masyarakat juga terkesan dipaksa untuk memilih satu pasangan calon. “Kami menolak kotak kosong. Jangan sampai Pilkada Kaltim menghadirkan kotak kosong. Kita sudah melihat yang terjadi di Balikpapan. Masyarakat seolah hanya memiliki satu calon saja,” tandasnya. “Dan juga apabila isu kotak kosong ini menjadi kenyataan maka kami akan melakukan pergerakan tidak setuju terhadap kotak kosong. Ini namanya pengecut,” tukas Mahfud Ghozali. (*)