DEKADE – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkap fakta mengejutkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Dalam paparannya, diketahui jika kebutuhan daging sapi sepanjang 2023 diprediksi mencapai 7.300,78 ton.
Namun begitu, hanya 28 persennya saja yang mampu dipenuhi peternak lokal, sedangkan 72 persennya didatangkan dari luar Kaltim. “Hal ini sangat disayangkan mengingat bantuan sapi indukan lokal dari Pemerintah Pusat ke Kaltim cukup besar. Yakni sebanyak 1000 ekor pada akhir 2021,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono.
“Saya prihatin akan kondisi tersebut dan meminta kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah, Red.) terkait agar segera membenahi program-program terutama di 2024,” timpalnya
Bagi politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, untuk menghilangkan ketergantungan suplai sapi dari luar Kaltim membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun bukan suatu hal yang mustahil apabila ditopang dengan program yang jelas dan terarah.
“Jatim (Jawa Timur, Red.) dan Sulawesi adalah provinsi penyuplai sapi di Kaltim. Untuk itu pada pertemuan dengan Dinas Peternakan hari ini Komisi II meminta agar di tahun depan programnya jelas dan perlu juga nanti selaras dengan kabupaten/kota,” paparnya.
“Kedepan, Komisi II akan melakukan sinkronisasi antara pertanian, perkebunan, dan peternakan agar bisa melihat seluruh potensi yang ada dan apa yang menjadi kendala selama ini bisa diatasi bersama,” sambung Sapto Setyo Pramono.
Sementara itu, baginya, program swasembada daging dan pangan bukan hanya sebuah wacana, melainkan cita-cita yang harus terus dikejar dan diraih secara bertahap dengan program yang jelas. “Itu harus kita lakukan mulai dari penentuan wilayah, sarana prasarana, bibit pertanian dan sapi indukan, hingga pola pemeliharaan dan penggemukan sapi dengan cara yang benar,” tutupnya. (adv)
