Warta
-
Soal Audit Lanjutan Sewa Mobil Dinas, Inspektorat Samarinda Dalami Dugaan Pelanggaran Disiplin Internal
Inspektur Pembantu (Irban) II Inspektorat Daerah Kota Samarinda, Firdaus Akbar, memastikan pemeriksaan lanjutan akan segera dimulai. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun melalui Sekretaris Daerah (Sekda). “Besok kami sudah diminta untuk mengeluarkan surat terkait pemeriksaan lanjutan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan kendaraan sewa ini,” katanya, Rabu (15/4/2026). Dia menjelaskan, pendekatan yang…
Read More » -
Pemkot Samarinda Akhiri Kontrak Defender, Dalami Dugaan Pelanggaran Internal
Keputusan ini diambil setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kontrak sewa kendaraan yang sebelumnya menjadi sorotan publik. Pemkot Samarinda mengakui adanya ketidakcermatan. Baik dari pihak penyedia jasa maupun internal Pemkot Samarinda sendiri dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan kontrak. “Berdasarkan hasil pemeriksaan internal APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Red.) Inspektorat Daerah, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi kendaraan yang diperjanjikan dengan harga…
Read More » -
Soal Pengalihan BPJS, Kebijakan Pemprov Kaltim Dinilai Rugikan Kelompok Rentan
Hal itu disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam dialog terbuka yang digaga Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Samarinda yang membahas nasib puluhan ribu warga miskin peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di Cafe D’Bagios, Selasa (14/4/2026). Andi Harun menyatakan kebijakan pengalihan beban iuran tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dia menegaskan bahwa hingga saat ini Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim…
Read More » -
IDSD 2025, Samarinda Ternyata Menjadi Kota Paling Maju di Luar Pulau Jawa
Dengan skor 4,32, Kota Samarinda berada di urutan ketiga setelah Kota Medan dan Kota Banjarmasin. Penilaian ini sendiri dirilis secara resmi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dikutip dari laman resmi BRIN, IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing oleh BRIN. IDSD 2025 disusun sebagai wujud komitmen BRIN dalam menyediakan data dasar yang andal dan akuntabel. Itu dilakukan untuk mendukung…
Read More » -
Diteken Sekda, Gubernur Kaltim Diduga Tak Tahu Kebijakan Redistribusi PBPU dan BP
Dengan demikian kepesertaan jaminan kesehatan nasionan (JKN) segmen PBPU dan BP akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan tersebut mencakup empat daerah dengan jumlah peserta terbesar, yakni Kota Samarinda sebanyak 49.742 jiwa, Kabupaten Kutai Timur 24.680 jiwa, Kabupaten Kutai Kartanegara 4.647 jiwa, dan Kabupaten Berau 4.194 jiwa. Menanggapi rencana tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan keberatan dan menolak pemberlakuan…
Read More » -
OPINI: Kekuasaan Mendahului Hukum, Sengketa Yayasan Melati dan Pemprov Kaltim Guncang Pendidikan Siswa
Oleh: Ida Farida, Ketua Yayasan Melati Di dalam negara hukum, satu prinsip mendasar yang tidak boleh dilanggar adalah setiap tindakan pemerintahan harus berpijak pada hukum, bukan mendahuluinya. Hukum bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi legitimasi dari setiap kebijakan dan tindakan kekuasaan. Apa yang terjadi belakangan ini di Kalimantan Timur memunculkan kegelisahan yang patut direnungkan bersama. Ketika tindakan fisik berupa penguasaan, pembongkaran,…
Read More » -
Jalan Panjang Neneng Chamelia Shanti Menuju Kursi Sekda Perempuan Pertama di Samarinda
Sebelumnya, perempuan berhijab itu pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Samarinda. Pada saat menjadi Kepala Bidang PSU, Neneng berjibaku menangani korban-korban pada saat masa pandemi Covid-19 disaat dirinya menjabat. Dirinya saat itu menangani 2,5 hektare tanah untuk para korban yang tewas karena pandemi Covid-19. Kemudian, Neneng sempat menjadi…
Read More » -
Kasus Dugaan Penyalahgunaan Aset Kian Menguat, Pakar Hukum Minta Aparat Proses Temuan Pemkot Samarinda
DEKADE, Samarinda – Dugaan penyalahgunaan aset milik Pemkot Samarinda seluas 12,7 hektare di Kompleks Perumahan Korpri, Jl. APT Pranoto, kian memanas. Sebab, selain diduga telah terjadi praktik rasuah, dugaan lainnya ternyata juga mengarah pada perbuatan melawan hukum. Dosen Hukum Pidana dari Unmul, Orin Gusta Andini, mengatakan, hasil investigasi yang dilakukan Pemkot Samarinda seharusnya bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. “Hasil…
Read More » -
Pemkot Samarinda Klarifikasi Sewa Mobil Kepala Daerah Sesuai LKPP
DEKADE, Samarinda – Penggunaan Land Rover Defender di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dipastikan sudah terjadi sebelum efisiensi anggaran. Bahkan sebelum kebijakan ini dilakukan, Pemkot Samarinda lebih dulu melakukan konsultasi khusus kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) dan akhirnya disetujui. Hal itu diuraikan Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Dilan Wewengkang. Kepada DEKADE.ID, dia menjelaskan,…
Read More » -
Pengurus Partai Buruh di Kabupaten dan Kota Kaltim Diinstruksikan Buka Posko Pengaduan THR
DEKADE, Samarinda – Exco Partai Buruh Kalimantan Timur (Kaltim) menginstruksikan kepada seluruh pengurus di kabupaten dan kota untuk turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Khususnya bagi pekerja dan buruh di perusahaan. Imbauan tersebut disampaikan Ketua Exco Partai Buruh Kaltim, Edy Heriadi Mochsen, melalui surat bernomor 009/Exco-PB/Kaltim/III-2026, tentang Pengawasan THR di Perusahaan 2026 yang ditujukan kepada seluruh…
Read More »
