Warta
-
BPBD Kaltim Ingatkan Data Keliru soal Bencana Bisa Berakibat Fatal
“UNTUK menyatukan persepsi berkaitan dengan data, kita harus satu pintu,” kata Agus Tianur, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur (Kaltim), saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB), Kamis 20 Juni 2024, di Kartanegara Room, Hotel Bumi Senyiur –Kota Samarinda. Dia menegaskan, ada banyak teknologi yang siap menyokong data jika bencana terjadi saat ini.…
Read More » -
PP 25 Tahun 2024 Dianggap Tak Libatkan Partisipasi Publik
BATUBARA masih memiliki peran penting. Terutama dalam konteks penyediaan energi di Indonesia saat ini dan di masa mendatang. “Meskipun harus ada upaya serius untuk menguranginya,” ucap Dina Nurul Fitria, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), saat menjadi narasumber di diskusi “PP 25 Tahun 2024: Hambatan Bagi Transisi Energi?”, Rabu 19 Juni 2024, di Jakarta Pusat, dalam rilis resmi yang diterima Dekade.…
Read More » -
Ini Dia Potensi Masalah di Pilkada, Bawaslu Samarinda: Orang Meninggal Hidup Lagi
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda, Padlansyah, mengatakan warga yang sudah meninggal kadang masih ditemukan tercatat sebagai pemilih. “Kendala di lapangan pasti saat coklit. Orang meninggal hidup lagi. Masalahnya terus berulang. Makanya kami mendorong peran aktif masyarakat untuk terlibat,” katanya, saat menjadi narasumber Sosialisasi Pendidikan Politik yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Samarinda, di Apokayan Ball…
Read More » -
Izin Tambang ke Ormas Keagamaan Picu Peningkatan Produksi Batubara Tak Terkendali
PERNYATAAN tersebut disampaikan Aryanto Nugroho dalam diskusi bertajuk “PP 25 Tahun 2024: Hambatan bagi Transisi Energi?” yang diselenggarakan Rabu 19 Juni 2024, Jakarta Pusat. Dia menegaskan, sejumlah pasal menjadi penghambat transisi energi dalam beleid tersebut. Diantaranya, pasal 83A terkait dengan pemberlakukan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) secara prioritas kepada Badan Usaha…
Read More » -
Direvitalisasi, SMK Punya Dampak Ekonomi dan Sosial
KATA Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim), Surasa, sejak beberapa tahun terakhir metode pembelajaran dikenal dengan nama Project Based Learning (PjBL) dan Problem Based Learning (PBL). PjBL merupakan metode pembelajaran yang mendorong para peserta didik untuk menerapkan cara berpikir kritis, keterampilan menyelesaikan masalah, dan memperoleh pengetahuan mengenai problem dan isu‐isu riil…
Read More » -
Kaltim Punya Potensi Produk Turunan Sawit
“INI 89 persen wilayah perkebunan di Kaltim didominasi sawit,” kata Prof. Dr. Lambang Subagio, Wakil Rektor I Unmul, saat memberikan sambutan di Workshop Hilirisasi Minyak Sawit di Ball Room Swiss-Belhotel Borneo, Kota Samarinda, belum lama ini. Bagi Prof. Dr. Lambang Subagio, besarnya wilayah perkebunan itu tentu menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kaltim. Seperti meningkatkan potensi tenaga kerja serta…
Read More » -
Ajak Tokoh Masyarakat dan Agama, Kesbangpol Samarinda Petakan Daerah Rawan Pilkada
KENDATI begitu, sejumlah daerah di Samarinda diakui masuk kategori rawan tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kesbangpol Samarinda, Sucipto Wasis, usai Sosialisasi Pendidikan Politik di Apokayan Ball Room, Lantai 3, Hotel Horizon –Jalan Imam Bonjol, Samarinda– Rabu 12 Juni 2024. Kesbangpol Samarinda, ujarnya, sudah melakukan pemetaan khusus daerah mana saja yang masuk dalam kategori rawan. Makanya, sebagai Langkah antisipasi dan…
Read More » -
Pilkada Samarinda, TPS Maksimal Diisi 600 Pemilih
SALAH satunya adalah jumlah pemilih di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jika sebelumnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) ditetapkan 300 orang per TPS, maka saat Pilkada nanti jumlahnya 600 orang per TPS. “Aturan ini bukan kami menetapkan, tapi langsung dari KPU pusat,” kata Akbar Ciptanto, Komisioner KPU Kota Samarinda, saat menjadi narasumber di Sosialisasi Pendidikan Politik di…
Read More » -
Kerja 1 Bulan Digaji Rp 1 Juta, KPU Samarinda Ajak Masyarakat Jadi Pantarlih
HAL itu tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. “Pantarlih akan bekerja selama satu bulan, gajinya Rp 1 juta,” kata Komisioner KPU…
Read More » -
PPDB Tahap 1 Berakhir, Ini Kata Disdik Kaltim
PROSESNYA sendiri dilakukan melalui empat jalur. Diantaranya afirmasi, prestasi, bina lingkungan, dan anak kandung guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kependidikan. “Di SMK tidak ada prioritas (dari empat jalur PPDB, Red.). Namun di SMA (Sekolah Menengah Atas, Red.). Tapi kami punya istilah bina lingkungan,” kata Sri Hartono, Kepala Harian Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidiikan (Disdik) Kalimantan Timur…
Read More »
