DEKADE – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menyatakan, masyarakat Benua Etam punya ekspektasi yang tinggi terhadap kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik.
Apalagi, berakhirnya masa jabatan Isran Noor dan Hadi Mulyadi, Akmal Malik menghadapi tugas besar untuk memimpin Kaltim ke arah yang lebih baik. “Harapan dan ekspektasi masyarakat Kaltim sangat tinggi terhadap kepemimpinan baru ini. Waktulah yang akan menunjukkan sejauh mana beliau (Akmal Malik, Red.) dapat memenuhi harapan ini dan menghadirkan perubahan positif bagi Benua Etam,” urainya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menuturkan, ada berbagai isu penting yang dibahas serius bersama Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik setahun kedepan. Salah satunya adalah percepatan penurunan angka kemiskinan di Benua Etam. “Nanti kami bicarakan, ya. Di pertemuan awal per kapita, kami mulai membahas. Nanti coba kami bicarakan tentang percepatan penurunan angka kemiskinan seperti apa,” bebernya.
Dia mengakui, Kaltim telah berbuat banyak dalam beragam aspek sosial. Meski begitu, dia berharap bahwa dengan kepemimpinan yang baru, persentase kemiskinan di Kaltim dapat ditekan lebih rendah lagi. “Hal inisejalan dengan harapan yang dinyatakan oleh mantan gubernur Kaltim pak Isran Noor,” tandasnya.
Soal Akmal Malik, Hasanuddin Mas’ud menuturkan, meskipun sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal di Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik adalah orang yang lebih banyak beroperasi di belakang layar. Namun, Hasanuddin Mas’ud yakin bahwa dengan kebijakan yang matang dan pengalaman di lapangan, Akmal dapat menghadirkan perubahan yang signifikan. “Kebijakan yang sebelumnya hanya berbentuk teori, mudah akan dapat diimplementasikan dengan baik di bawah kepemimpinan baru ini,” sebutnya.
Selain itu, pertemuan awal antara DPRD Kaltim dan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik juga akan membahas berbagai aturan dan peraturan yang perlu disesuaikan. Akmal Malik akan berperan aktif dalam konsultasi mengenai Peraturan Daerah Perda) dan berbagai kebijakan lainnya yang mungkin tertunda untuk dibicarakan. “Beberapa isu yang akan diperinci lebih lanjut adalah bagaimana mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan tersebut kepada masyarakat secara efektif,” pungkasnya. (adv)
