Demo di KPK dan Kejagung soal Mobil Dinas Wali Kota Samarinda Diduga Bayaran?

Pasalnya, kebijakan sewa mobil untuk kebutuhan operasional kepala daerah sebenarnya tak hanya dialkukan di Samarinda saja. Sejumlah kabupaten di Kaltim dan wilayah lain di Indonesia, juga melakukan hal serupa.

Wali Kota Samarinda Andi Harun sendiri menegaskan, seluruh penjelasan terkait persoalan itu sebenarnya telah disampaikan secara terbuka dalam konferensi pers sebelumnya. Meski begitu, dia memilih tidak memperpanjang polemik.

“Tidak ada tanggapan apa-apa. Semua jawaban terhadap itu sudah saya sampaikan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semua transparan,” katanya, Senin (20/4/2026) kemarin.

Ia mengatakan, persoalan yang terjadi berkaitan dengan aspek kontraktual dalam perjanjian kerja sama. Ini sebagaimana telah dijelaskan kepada publik sebelumnya.

Pemkot Samarinda bahkan telah membuka seluruh dokumen yang diperlukan. Termasuk memberi ruang kepada media untuk mengaksesnya.

“Teman-teman wartawan bisa melihat sendiri apakah itu murni aspirasi atau ada motif tertentu. Tapi terlepas dari itu, aspirasi tetap kita hormati,” jelasnya.

Pemkot Samarinda bersikap kooperatif dan siap bekerja sama dengan aparat pengawas. Termasuk KPK dan Kejagung dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.

Lebih jauh, Andi Harun menyatakan, sejumlah langkah yang telah dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab. Di antaranya pengembalian kendaraan, pemutusan kontrak dengan pihak ketiga, serta proses pemulihan kelebihan pembayaran (overpayment) yang kini tengah berjalan.

“Langkah tindak lanjut sudah kita lakukan. Jadi itu posisi kebijakan pemerintah kota,” terangnya.

Saat disinggung adanya dugaan motif politik di balik aksi tersebut, AH enggan berspekulasi. Dia menyerahkan penilaian tersebut kepada publik. “Silakan publik yang menilai,” tandasnya. (*)