DEKADE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapatan (RDP) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kaltim, Jumat 3 November 2023, kemarin.
Sebagai informasi, RDP dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono didampingi sejumlah Anggota Komisi II DPRD Kaltim. Diantaranya A Komariah, Encik Wardani dan Sapto Setyo Pramono. Sementara, hadir mewakili Kepala Dinas PPKUKM Kaltim Ronny Suhendra selaku Kepala Bidang (Kabid) Industri Dinas PPKUKM bersama jajarannya.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menjelaskan, inti dari RDP ini adalah mengenai serapan anggaran, dan program-program prioritas di 2024 hingga 2025.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menegaskan pentingnya memastikan ketersediaan pangan hingga akhir 2023 dan di awal 2024 untuk menjaga kelancaran pasokan bahan pokok. “Jangan lagi terjadi kelangkaan seperti sebelumnya, seperti kelangkaan BBM (Bahan Bakar Minyak, Red.), minyak, beras, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Komisi II DPRD Kaltim, ucap Nidya Listiyono, meminta Dinas PPKUKM Kaltim untuk proaktif dalam melakukan pengawasan terkait ketersediaan bahan pokok di Benua Etam. Selain itu, jika ada kendala terkait anggaran dan pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) di lapangan yang melibatkan para legislator, Komisi II DPRD Kaltim siap membantu.
Sementara itu itu, Nidya Listiyono juga menyoroti penyerapan anggaran 2023. Sebab dia mencatat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini mencapai 50-60 persen dalam progresnya.
“Namun ada kendala, salah satunya di Gedung Galeri UMKM yang berada di Kota Balikpapan, di mana progresnya hanya mencapai sekitar 86 persen. Kami meminta agar ini dipercepat,” jelasnya. (adv)
