IKN Tak Punya Sejarah Masa Lalu
Pernyataan menarik diungkap Ar. Boy Bhirawa, S.T., M.Ars., IAI. Ketua Tim Sidang Pemugaran (TSP) Dinas Kebudayaan Jakarta (2021-2023) dan Badan Pelestarian Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Nasional ini menyatakan, Ibu Kota Negara (IKN) tak memiliki sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu tersebut justru ada di kabupaten/kota yang berada di sekitar IKN.
“IKN tidak punya sejarah masa lalu. Sejarah itu ada di kota sekitarnya. Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Dalam kasus ini bahkan ada Tenggarong (Kabupaten Kutai Kartanegara,Red.) sebenarnya. Tapi dalam ukuran kota adalah tiga kota ini,” katanya, saat membawakan materi “Sejarah Perkembangan Kota dan Arsitektur di Wilayah Kaltim” di Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Ujian Lisensi Arsitek yang digelar di Fugo Hotel, Kota Samarinda, belum lama ini.
Bagi Boy Bhirawa, dalam posisi itu, IKN sangat tergantung tentang masa lalunya dengan tiga kota ini. Disamping itu, dia menjelaskan, perdebatan tentang ibu kota berada di mana terjadi pada era 50-an. Waktu itu, Presiden Soekarno mendapat protes perihal bagaimana menetukan letak sebuah ibu kota. “Memang banyak kejadian sejarah terjadi di Jakarta. Tapi pada akhirnya mua daerah menyatakan keinginannya ntuk enjadi ibu kota. Terutama di Sumatera,” ujarnya.
Sebagai informasi, mengutip laman kaltimprov.go.id, di era 1950-an, Presiden Soekarno telah merencanakan untuk membagi beban Jakarta dengan Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Selain itu, niat Presiden Soekarno juga untuk mengenalkan kepada dunia, bahwa Indonesia bukan hanya Pulau Jawa, tapi juga Kalimantan (Borneo).
Alasan lain Presiden Soekarno kala itu, juga untuk pemerataan pembangunan, khususnya untuk wilayah Indonesia bagian timur. Namun sayang, tindak lanjut rencana pemindahan itu tidak pernah terwujud, hingga masa kekuasaan Presiden Soekarno berakhir.
Hal yang sama terjadi di era Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden Soeharto mengusulkan kawasan Jonggol di Bogor untuk menjadi calon pengganti Jakarta. Sedangkan SBY memberi tiga opsi. Pertama ibu kota tetap di Jakarta dengan pembenahan total. Kedua, ibu kota pindah, tapi pusat pemerintahan pindah ke daerah lain. Lalu ketiga, membangun ibu kota baru. (fai)
