-
Warta
Demo di KPK dan Kejagung soal Mobil Dinas Wali Kota Samarinda Diduga Bayaran?
Pasalnya, kebijakan sewa mobil untuk kebutuhan operasional kepala daerah sebenarnya tak hanya dialkukan di Samarinda saja. Sejumlah kabupaten di Kaltim dan wilayah lain di Indonesia, juga melakukan hal serupa. Wali Kota Samarinda Andi Harun sendiri menegaskan, seluruh penjelasan terkait persoalan itu sebenarnya telah disampaikan secara terbuka dalam konferensi pers sebelumnya. Meski begitu, dia memilih tidak memperpanjang polemik. “Tidak ada tanggapan…
Read More » -
Warta
Jelang Demonstrasi Besok, LMND Beri Pernyataan untuk Gubernur Kaltim
Dinamika yang terjadi di Bumi Mulawarman ini, ternyata juga disorot serius oleh Ketua Umum Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND), Claudion Kanigia Sare. Dia mengatakan, penggunaan kekuasaannya yang dinilai problematik seolah menguak kerusakan demokrasi di Kaltim. Mulai dari politik dinasti, prioritas penggunaan anggaran, hingga pernyataan-pernyataan yang cukup kontroversial bagi masyarakat. Claudion mencatat, di awal 2026, mobil dinas…
Read More » -
Warta
Soal Audit Lanjutan Sewa Mobil Dinas, Inspektorat Samarinda Dalami Dugaan Pelanggaran Disiplin Internal
Inspektur Pembantu (Irban) II Inspektorat Daerah Kota Samarinda, Firdaus Akbar, memastikan pemeriksaan lanjutan akan segera dimulai. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun melalui Sekretaris Daerah (Sekda). “Besok kami sudah diminta untuk mengeluarkan surat terkait pemeriksaan lanjutan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan kendaraan sewa ini,” katanya, Rabu (15/4/2026). Dia menjelaskan, pendekatan yang…
Read More » -
Warta
Pemkot Samarinda Akhiri Kontrak Defender, Dalami Dugaan Pelanggaran Internal
Keputusan ini diambil setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kontrak sewa kendaraan yang sebelumnya menjadi sorotan publik. Pemkot Samarinda mengakui adanya ketidakcermatan. Baik dari pihak penyedia jasa maupun internal Pemkot Samarinda sendiri dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan kontrak. “Berdasarkan hasil pemeriksaan internal APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Red.) Inspektorat Daerah, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi kendaraan yang diperjanjikan dengan harga…
Read More » -
Pariwara
Long-Term Villa Rental Bali Guide to Choosing the Right Security Setup for Safe Entry, Privacy, and Night-Time Procedures
Picture this: you’ve settled into your days at a long term villa rental bali—morning coffee on the terrace, a delivery arriving while you’re in flip-flops, and a friend dropping by for a quick chat before dinner. None of it feels stressful because your routine is familiar. The only “security” you notice is that everything stays predictable, calm, and under control.…
Read More » -
Warta
Soal Pengalihan BPJS, Kebijakan Pemprov Kaltim Dinilai Rugikan Kelompok Rentan
Hal itu disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam dialog terbuka yang digaga Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Samarinda yang membahas nasib puluhan ribu warga miskin peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di Cafe D’Bagios, Selasa (14/4/2026). Andi Harun menyatakan kebijakan pengalihan beban iuran tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dia menegaskan bahwa hingga saat ini Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim…
Read More » -
Warta
IDSD 2025, Samarinda Ternyata Menjadi Kota Paling Maju di Luar Pulau Jawa
Dengan skor 4,32, Kota Samarinda berada di urutan ketiga setelah Kota Medan dan Kota Banjarmasin. Penilaian ini sendiri dirilis secara resmi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dikutip dari laman resmi BRIN, IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing oleh BRIN. IDSD 2025 disusun sebagai wujud komitmen BRIN dalam menyediakan data dasar yang andal dan akuntabel. Itu dilakukan untuk mendukung…
Read More » -
Warta
Diteken Sekda, Gubernur Kaltim Diduga Tak Tahu Kebijakan Redistribusi PBPU dan BP
Dengan demikian kepesertaan jaminan kesehatan nasionan (JKN) segmen PBPU dan BP akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan tersebut mencakup empat daerah dengan jumlah peserta terbesar, yakni Kota Samarinda sebanyak 49.742 jiwa, Kabupaten Kutai Timur 24.680 jiwa, Kabupaten Kutai Kartanegara 4.647 jiwa, dan Kabupaten Berau 4.194 jiwa. Menanggapi rencana tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan keberatan dan menolak pemberlakuan…
Read More » -
Pariwara
Mengenal Karoseri Bus di Indonesia
DEKADE – Industri transportasi darat di Indonesia punya satu sektor yang sering luput dari perhatian, tapi perannya krusial banget: karoseri bus. Tanpa mereka, perusahaan otobus (PO) nggak akan punya armada dengan tampilan menarik, nyaman, dan siap bersaing di jalanan. Bisa dibilang, karoseri adalah “arsitek”-nya bus. Mereka yang ngubah sasis mentah jadi kendaraan yang layak jalan, bahkan jadi kebanggaan. Buat kamu…
Read More » -
Warta
OPINI: Kekuasaan Mendahului Hukum, Sengketa Yayasan Melati dan Pemprov Kaltim Guncang Pendidikan Siswa
Oleh: Ida Farida, Ketua Yayasan Melati Di dalam negara hukum, satu prinsip mendasar yang tidak boleh dilanggar adalah setiap tindakan pemerintahan harus berpijak pada hukum, bukan mendahuluinya. Hukum bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi legitimasi dari setiap kebijakan dan tindakan kekuasaan. Apa yang terjadi belakangan ini di Kalimantan Timur memunculkan kegelisahan yang patut direnungkan bersama. Ketika tindakan fisik berupa penguasaan, pembongkaran,…
Read More »
