Warta

Usulan Proyek MYC Rp1,24 Triliun Pemprov Belum Masuk Pembahasan di DPRD Kaltim

DEKADE.id, Samarinda – Proyek Multi Years Contract (MYC) –kontrak tahun jamak– senilai Rp1,24 triliun yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), mendapat respons serius dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Kabar yang beredar di Karang Paci, sejumlah anggota Banggar menahan diri. Bahkan ada yang menolak. Sebab, usulan tersebut dinilai melompati tahapan prosedural yang semestinya.

Dikonfirmasi soal ini, Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyatakan rapat pembahasan bersama Pemprov Kaltim seharusnya dijadwalkan Minggu (15/11/2026) malam. Namun ternyata ditunda. Lalu kemudian dialihkan menjadi Rapat Pimpinan (Rapim) internal DPRD Kaltim tanpa melibatkan unsur Pemprov Kaltim.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, penggunaan kata “ditolak” sebenarnya kurang tepat. Alasannya, usulan tersebut belum memasuki tahap persetujuan dan pembahasan resmi. “Kalau dikatakan ditolak, berarti kan ada persetujuan, sedangkan persetujuan saja kan belum ada,” jelasnya.

“Jadi seharusnya belum ada kata tolak dengan tidak ditolak, karena memang pertama belum ada pembahasan, yang kedua belum masuk tahapan persetujuan. Kan baru usulan,” timpal Agusriansyah, Senin (16/11/2026) hari ini.

Berdasarkan dokumen persuratan sekretariat dewan, DPRD Kaltim sebelumnya telah menerbitkan surat undangan bernomor 400.14.6/III-3183/Set-DPRD tertanggal 12 November 2026. Salah satu isinya adalah jadwal Rapat Kerja Banggar DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Minggu (15/11/2026) pukul 20.00 WITA di Gedung E Lantai I, Kantor DPRD Kaltim.

Namun tepat pada hari pelaksanaan, terbit surat pemberitahuan penundaan bernomor 400.14.6/III-3192/Set-DPRD. Agenda ini lantas digeser menjadi Rapim –Rapat Konsultasi– internal melalui surat Nomor 400.14.6/III-3184/Set.DPRD pada waktu yang sama di Gedung D, Lantai 2, Kantor DPRD Kaltim.

Rapim itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan turut dihadiri Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, Ketua Komisi III Abdulloh, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Damayanti, serta Sekretaris Fraksi PKS Agusriansyah Ridwan.

Jalannya Rapim tersebut terungkap, Pemprov Kaltim ternyata sempat mengajukan dua kali surat permohonan dengan nilai dan durasi yang berbeda. Pada surat tertanggal 11 November 2026, Pemprov Kaltim mengusulkan pagu sebesar Rp1,28 triliun dengan rincian tiga proyek utama.

Di antaranya pembangunan jalan senilai Rp44 miliar (38 bulan), jalan Kelurahan Sotek (Kabupaten Penajam Paser Utara/PPU)–Kecamatan Bongan (Kabpaten Kutai Barat/Kubar) senilai Rp241 miliar (42 bulan), dan Jalan Kepala Telake senilai Rp561 miliar (24 bulan).

Sehari berselang, melalui surat tertanggal 12 November 2026, Pemprov Kaltim merevisi permohonan anggaran. Yaitu menjadi Rp1,24 triliun dengan perubahan durasi pengerjaan menjadi 36 bulan, 30 bulan, dan 30 bulan untuk skema Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027–2029.

Selain infrastruktur jalan di Kabupaten Kubar yang menunjang konektivitas menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), paket MYC tersebut juga mencakup proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Salehuddin (AMS) II.

Kendati pada prinsipnya mendukung percepatan infrastruktur strategis dan layanan kesehatan, DPRD Kaltim menekankan pentingnya kehati-hatian. Terlebih, kondisi APBD Kaltim diproyeksikan mengalami penyesuaian dari kisaran Rp14 triliun pada 2026 menjadi sekitar Rp12 triliun.

Selain itu, dalam catatan Rapim, ada sejumlah poin krusial yang menjadi sorotan DPRD Kaltim sebelum memberikan persetujuan. Pertama, kajian tahapan dan dokumen teknis. Mereka ingin memastikan usulan telah melalui prosedur regulasi yang benar serta dilengkapi dokumen studi kelayakan (Feasibility Study/FS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Detail Engineering Design (DED), serta kejelasan status lahan dan kesiapan tenaga medis untuk proyek rumah sakit.

Kedua, kondisi fiskal daerah pada 2027–2029. DPRD Kaltim meminta Pemprov Kaltim memaparkan proyeksi kemampuan riil fiskal daerah hingga 2029 agar komitmen pembiayaan MYC tidak mengorbankan belanja wajib (mandatory spending), program prioritas daerah seperti Gratispol dan Jospol, maupun ruang aspirasi masyarakat.

Ketiga, konsistensi perencanaan. Pimpinan DPRD Kaltim secara tegas mempertanyakan mengapa usulan bernilai jumbo ini baru masuk secara resmi setelah 10 November 2026, alih-alih dibahas sejak penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Maret lalu.

Selain persoalan administratif dan tenggat waktu yang mepet, DPRD Kaltim juga menyoroti mekanisme pengajuan yang dianggap langsung masuk ke meja anggaran tanpa melalui pendalaman teknis di tingkat komisi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja.

Rapim juga mencatat dokumen yang disampaikan saat ini baru memuat pekerjaan fisik. Sementara rincian perencanaan, pengawasan, serta skema pembayaran per tahun (termasuk alokasi awal sekitar Rp260 miliar pada 2027) belum terurai jelas.

“Harusnya memang termasuk skemanya itu kan harus dibahas di komisi-komisi DPRD. Karena usulan ini mesti dicermati. Adakah tahapan–tahapan yang terlewati. Apakah berimplikasi melanggar aturan (kewenangan). Lalu sisi manfaat, output dan impactnya buat masyarakat dalam pengembangan pelayanan infrastruktur, percepatan ekonomi. Pemerintah juga harus mampu menjelaskan kondisi fiskal 2-3 tahun kedepan,” terang Agusriansyah.

“Tapi selama tahapan berjalan, penjelasan pemerintah bisa diterima oleh publik, kan kita (legislatif) dasar pertimbangannya publik terima atau tidak. Tahapannya apakah sudah dikonsultasi juga sampai inspektorat dan BPK? Ini kan mesti dijelaskan juga,” imbuhnya.

Agusriansyah menegaskan, sebagai tindak lanjut hasil Rapim, DPRD Kaltim menjadwalkan Rapim diperluas bersama TAPD pada Senin (16/11/2026) hari ini untuk meminta penjelasan awal terkait regulasi dan kapasitas fiskal.

Pembahasan kemudian akan dilanjutkan dalam rapat resmi bersama TAPD dan Banggar pada Selasa (17/11/2026) pukul 14.00 Wita untuk menentukan sikap akhir terhadap usulan proyek tahun jamak tersebut. “Ya kalau (anggota) banggar menolak sementara ini, karena tahapan–tahapan sebelumnya dilewati, memang belum sampai di banggar, termasuk skemanya harus dibahas di komisi,” tutupnya. (*)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button