DEKADE – Kemiskinan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kriminalitas, serta kerusakan lingkungan, merupakan ancaman serius kemiskinan. “Makanya, peningkatan SDM adalah kunci utama dalam upaya pengentasan kemiskinan,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin.
Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manusia merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan. “Kalau bicara konteks kemiskinan terutama di Kaltim tidak lepas dari SDM yang perlu kita benahi. Karena daya saing kita cukup rendah dibanding di luar Kaltim. Bahkan di antara pulau Kalimantan kita masih dalam proses yang tidak setara,” ujarnya.
Baginya, pengembangan SDM dapat dilakukan melalui berbagai cara. Seperti meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemprov Kaltim harus memberikan fasilitas atau ruang yang maksimal bagi proses pembinaan SDM, termasuk melakukan kerja sama dengan dunia usaha yang ada di Kaltim. “Apalagi adanya IKN ini juga jadi tantangan kita. Saya pikir sekarang memang Kaltim belum ada proses bagaimana meningkatkan SDM,” ucapnya.
Disamping itu, menurut Salehuddin, angka kemiskinan tak hanya terjadi di masyarakat lokal saja. Sebagian besar justru merupakan masyarakat pendatang yang kemudian mengadu nasib di beberapa daerah kabupaten/kota di Kaltim dan menjadi penyumbang salah satu indikator angka kemiskinan.
Makanya, Salehuddin menekankan pentingnya kesepakatan indikator kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Apalagi, indikator yang digunakan oleh BPS saat ini tidak adil bagi masyarakat Kaltim yang memiliki keunikan tersendiri.
“Selama ini BPS menggunakan indikator yang mungkin kalau dipakai di Kaltim notabene sangat unik dan belum relevan jika ditarik ke nasional, misal di satu desa desa nelayan selalu diidentikkan dengan desa miskin karena indikatornya sanitasi, padahal ukuran itu tak bisa dijadikan dasar,” tutupnya. (adv)
