Warta

Laporkan Sekwan DPRD Kaltim ke Kejati, Pengelolaan Dana Publikasi Rp6,7 M Diduga Tak Transparan

DEKADE.id, Samarinda – Aliansi Pemuda dan Masyarakat Bersatu Kalimantan Timur (APMB KT) secara resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan barang dan jasa. Khususnya pos anggaran media di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim.

Berdasarkan data yang dihimpun APMB KT, terdapat alokasi anggaran bernilai miliaran rupiah yang diduga tidak disalurkan secara transparan dan menyeluruh kepada insan pers.

Humas APMB KT, Guntur, menegaskan kedatangan mereka ke Kejati Kaltim bertujuan agar kasus ini dikawal secara tuntas. Khususnya terkait transparansi penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

“Jadi hari ini kami mengantar surat laporan terkait penyalahgunaan anggaran media. Kami berharap Kejati Kaltim mengawal kasus ini. Terutama transparansi terhadap anggaran-anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD,” tegasnya kepada wartawan, Jumat (20/11/2026) hari ini, usai menyerahkan laporan ke pelayanan Kejati Kaltim, Jalan Bung Tomo, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda.

Guntur menjelaskan, dari hasil penelusuran data yang dihimpun APMB KT, ditemukan indikasi anggaran sebesar Rp6,7 miliar yang secara menyeluruh belum tersalurkan sebagaimana mestinya kepada rekan-rekan media.

“Indikasi temuannya ini pertama sekali kita melihat dari data, itu terdapat Rp6,7 miliar itu adalah anggaran yang memang secara menyeluruh itu belum tersalurkan ke teman-teman media,” katanya.

Selain persoalan dana publikasi yang macet, dokumen resmi APMB KT juga menyoroti adanya dugaan praktik pemilihan perusahaan atau penyedia yang didasarkan pada kedekatan atau hubungan tertentu. Alih-alih mengedepankan kompetensi dan mekanisme pengadaan yang akuntabel. Atas temuan tersebut, APMB KT mendesak Kejati Kaltim untuk tidak tinggal diam dan segera memanggil pihak-pihak terkait.

“Harapan kita untuk Kejati Kaltim. Pertama sekali periksa dan lihat, periksa dan adili sekwan yang bersangkutan dengan anggaran tersebut. Terus yang kedua, telusuri siapa memang di balik ini permainan-permainan para elit-elit di atas ini,” pinta Guntur.

APMB KT, lanjutnya, berharap pimpinan DPRD Kaltim, Sekretariat DPRD Kaltim, serta pimpinan daerah dapat segera mengevaluasi persoalan ini secara objektif demi menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). APMB KT menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan langkah nyata dari aparat penegak hukum.

Sementara itu, Kejati Kaltim menekankan pengaduan yang ada tentunya pihak Kejaksaan menangani sesuai dengan peraturan perundangan. ”Setiap pengaduan yang masuk akan kita tangani sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ada pada kita,” sebut Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Kejati Kaltim, Toni Yuswanto.

Hingga berita ini ditulis, media ini berupaya mengkonfirmasi hal tersebut kepada Sekwan DPRD. (*)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button