Jelang Demonstrasi Besok, LMND Beri Pernyataan untuk Gubernur Kaltim

Dinamika yang terjadi di Bumi Mulawarman ini, ternyata juga disorot serius oleh Ketua Umum Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND), Claudion Kanigia Sare.

Dia mengatakan, penggunaan kekuasaannya yang dinilai problematik seolah menguak kerusakan demokrasi di Kaltim. Mulai dari politik dinasti, prioritas penggunaan anggaran, hingga pernyataan-pernyataan yang cukup kontroversial bagi masyarakat.

Claudion mencatat, di awal 2026, mobil dinas Gubernur Kaltim senilai Rp8,5 miliar mendapatkan sorotan. Pasalnya, pengadaan ini dinilai tidak relevan dengan kondisi fiskal nasional. “Apalagi persoalan sosial-ekonomi yang tengah dialami masyarakat,” katanya, dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026) hari ini.

Gubernur Kaltim, kata Claudion, memang telah menghklarifikasi jika keberadaan mobil dinas tersebut sangat diperlukan untuk menunjang tugas kedinasan. Khususnya dalam menerima tamu-tamu penting dari Jakarta, dan negara lain. Sebab, Kaltim merupakan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bahkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, juga sempat menyatakan jika pengadaan kendaraan ini sudah cocok untuk digunakan di medan jalan di wilayah kabupaten dan kota yang memiliki medan terjal.

“Tapi pernyataan gubernur Kaltim saat itu justru menjadi titik awal kritik publik yang menilai ‘marwah daerah’ tidak sebanding dengan beban anggaran dibangun,” ulasnya.

Kebijakan serupa, lanjut Claudion, juga terlihat pada renovasi Rumah Jabatan senilai Rp25 miliar. Kebijakan ini dilakukan karena rumah jabatan sudah lima tahun tidak ditempati yang menyebabkan kerusakan cukup berat. Renovasi dinilai sangat penting karena bangunan itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal gubernur. Tetapi juga juga berfungsi sebagai sarana untuk urusan kedinasan Pemprov Kaltim.

Meski begitu, Claudion menyatakan, di dalam dokumen renovasi ditemukan beberapa anggaran rencana belanja yang dinilai tidak mendesak. Bahkan tidak memiliki urgensi yang jelas.

Di antaranya aquarium air laut dengan harga Rp198 juta, ruang fitnes dan biliar senilai Rp195,5 juta. Hingga layar raksasa (videotron) di dalam rumah jabatan wakil gubernur Kaltim seharga Rp782 juta.

“Penyusunan rancangan belanja daerah di Kaltim kami nilai tidak memiliki keberpihakan kekuasaan finansial terhadap kepentingan rakyat. Rencana pembelian mobil dinas, meskipun telah dibatalkan, dan renovasi rumah jabatan merupakan contoh konkrit. Bahkan, kedua kebijakan tersebut juga memunculkan adanya dugaan praktik nepotisme dan lemahnya fungsi pengawasan badan legislatif daerah,” urainya.

DIANGGAP GAGAL MENGELOLA DAERAH

Claudion menyampaikan, penyusunan prioritas penggunaan anggaran di Pemprov Kaltim tidak tepat. Baginya, mengutaman renovasi rumah jabatan dibandingkan kesejahteraan rakyat menunjukkan sebuah ironi dalam pembangunan daerah.

“Marwah daerah menjadi alasan yang sering dijadikan alasan pembangunan fasilitas mewah tidak tepat jika kondisi rakyat masih menghadapi kesulitan ekonomi. Ini adalah bentuk kesalahan logika dalam pendefinisian marwah daerah yang mestinya dilihat dari kualitas kesejahteraan rakyat, hilangnya kemiskinan, dan terlaksananya aspek-aspek keadilan,” ungkapnya.

Dia bahkan mengutip pernyataan sejarawan nasional, Anhar Gonggong. “Beliau bilang, ‘apa gunanya istana gubernur yang begitu indah, begitu hebat, harganya begitu mahal. Pada saat yang bersamaan orang Dayak makan saja tidak’,” ujar Claudion, mengutip pernyataan Anhar Gonggong.

“Gubernur Kaltim itu punya mobil 8,5 miliar. Apa yang sekarang terjadi? Sekarang jalan rusak lebih banyak. Apa yang dia mau lakukan? Sedang merancang untuk mau membangun rumah gubernur yang harganya ratusan miliar. Masuk akal enggak?” timpalnya.

Dalam situasi ini, Claudion menegaskan, LMND justru melihat jika kinerja pemeriPemprovntah Kaltim sangat tidak berasas pada kepentingan rakyat. Efisiensi yang diberlakukan Indonesia sangat tidak tercermin dalam penyusunan rancangan anggaran daerah Kaltim. Pengadaan mobil dinas dan renovasi rumah jabatan merupakan kebijakan yang tidak mendesak.

“LMND mendorong Pemprov Kaltim untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan yang menjadi sektor terdampak dalam banyak kasus efisiensi anggaran daerah,” pintanya.

Selain itu, LMND juga mendesak penghentian terhadap praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai representasi politik dinasti. Sebab, praktik-praktik KKN dalam sejarahnya telah menghambat upaya pembangunan daerah yang tepat sasaran, memundurkan kualitas demokrasi, dan menghilangkan sistem meritokrasi dalam pelayanan publik.

“Pmeprov Kaltim harus lebih transparan dan akuntabel dalam melakukan kerja-kerja pelayanan masyarakat.
Kegagalan menjadi kepala daerah Kaltim yang tidak memiliki keberpihakan pada rakyat kecil adalah alarm bagi masyarakat untuk bersatu dan menghimpun kekuatan kolektif. Sebab elit yang tidak dapat melayani kepentingan dan merasakan penderitaan rakyat, tidak pantas menjadi pelayan rakyat,” ucap Claudion.

DINASTI POLITIK

Rudy Mas’ud adalah Gubernur Kaltim periode 2025-2030 yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu. Pria kelahiran 7 Desember 1981 ini menjadi sentral politik keluarga Mas’ud, baik politik lokal maupun nasional. Karier politiknya mulai melesat sejak Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Ketika dia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) Kaltim dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).

Sebelum terjun ke dunia politik, Rudy Mas’ud lebih dikenal sebagai pemilik PT Barokah Perkasa Group di bidang transportasi migas, penunjang eksplorasi migas lepas pantai, galangan kapal, dan penyimpanan bahan bakar. Di sisi lain, dia juga menjabat sebagai komisaris PT Eissu Prima Usaha (2015) dan PT Cakra Buanamas Utama (2014-2015), serta Dirut di kedua PT tersebut pada tahun 2015-2018.

Karier politiknya dimulai dengan jabatannya menjadi Ketua Sentral Organisasi Swadiri Indonesia (SOKSI) Kaltim tahun 2018, organisasi sayap Partai Golkar. Kemudian, Rudy Mas’ud menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar (2019-2024) dan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar Kaltim (2020-2025).

Menjabatnya Rudy Mas’ud dianggap memicu isu dugaan politik dinasti di Kaltim. Terlebih setelah pengadaan mobil dinas Gubernur senilai Rp8,5 miliar. Setelah ditelusuri lebih lanjut, terdapat sekitar 6 anggota keluarga Mas’ud yang menempati berbagai jabatan legislatif dan pemerintahan kota. Di antaranya:

1. Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim
2. Rahmad Mas’ud, Wali Kota Balikpapan
3. Abdul Gafur Mas’ud, Bupati Penajam Paser Utara (tertangkap OTT KPK)
4. Syarifah Suraidah (istri Rudy Mas’ud), DPR RI dapil Kaltim
5. Syahariah Mas’ud, Anggota DPRD Kaltim
6. Alwi Al Qadri (sepupu Rudy Mas’ud), Ketua DPRD Kota Balikpapan

Meskipun demikian, dalam salah satu kesempatan, Rudy Mas’ud membantah terjadinya praktik politik dinasti yang terjadi di Kaltim. Dia menegaskan jika dia dan keluarganya dipilih secara sah oleh rakyat.

“Pernyataan itu memang tidak ada salahnya secara legal-tekstual. Namun dalam praktiknya jelas bahwa relasi personal kekerabatan tentu akan memengaruhi kinerja dan fungsi kontrol, khususnya bagi lembaga legislatif. Tentu saja ini akan mengaburkan profesionalisme, independensi lembaga, bahkan meritokrasi,” ujar Claudion. (*)